Contoh Kasus Biaya Perawatan Mobil Dinas dan Solusinya

Persoalan perawatan mobil dinas cukup mengkhawatirkan. Pasalnya pada beberapa daerah di Indonesia minim biaya perawatan kendaraan operasional dan kurang berfungsinya manajemen pemeliharaan kendaraan.

Fungsi kendaraan operasional sebagai moda transportasi anggota kedinasan untuk menunjang implementasi tugas dan fungsi anggota organisasi atau pemerintah di luar kendaraan dinas jabatan. Pengaturan manajemen kendaraan operasional harus transparan agar kendaraan bermotor tersebut berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, petugas operasional kendaraan dinas kesulitan untuk memelihara dan merawat kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dengan alasan biaya servis kendaraan yang cukup tinggi dan gak sesuai dengan anggaran pemeliharaan kendaraan yang telah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Rincian Biaya Perawatan Mobil Dinas Terlengkap

Kasus Biaya Perawatan Mobil Dinas di Jambi, Sumatera

Contoh kasus pertama yakni biaya pemeliharaan kendaraan dinas di wilayah Jambi, Sumatera Tengah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Mengutip dari halosumatera.com, di tahun 2016 anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mencapai 50% dari anggaran setiap dinas.

Dari seluruh instansi, ada 4 instansi dengan biaya pemeliharaan paling besar antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan Tanjab Barat, RSUD Daud Arief, dan Kantor PPKTB. 

Tercatat Dinas Kesehatan Tanjab Barat untuk jasa servis kendaraan sebesar Rp272,3 juta dan terealisasi sebesar Rp190 jutaan. Sedangkan biaya untuk ganti spare part kendaraan, dari Rp151 juta telah terealisasi sebesar Rp95,5 jutaan.

Kemudian Dinas pekerjaan Umum menghabiskan dana sebanyak Rp38,5 jutaan untuk biaya jasa servis dari rencana anggaran Rp74,4 jutaan. Untuk belanja suku cadangnya telah terealisasi sebesar Rp52,4 juta dari pengajuan dana sebesar Rp67 juta.

Dari 2 dinas tersebut telah terealisasi anggaran untuk pemeliharaan kendaraan lebih dari 50% dari pengajuan namun realitanya justru ada banyak kendaraan operasional kedinasan yang tak terawat dan dibiarkan terparkir begitu saja dalam keadaan rusak.

Baca juga: Tips Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pastikan Selalu Prima

Kasus Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas di Bandung Barat, Bandung

Lain halnya dengan manajemen pemeliharaan kendaraan di Kabupaten Bandung Barat. Persoalannya justru alokasi anggaran untuk perawatan mobil dinas terbatas sehingga sulit untuk melakukan servis mobil lebih maksimal lagi.

Mengutip dari website inilahkoran.id, beberapa tahun belakangan ini perawatan mobil dinas hanya servis ringan, sedangkan servis berat tak tercover dari anggaran pemerintah. Karena hal tersebut maka jumlah kendaraan dinas, khususnya kendaraan bermotor roda empat tak layak pakai kian menggunung.

Menurut data BKAD KBB, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki total kendaraan dinas sebanyak 1.713 unit, 499 di antaranya adalah kendaraan bermotor roda empat. Namun, hanya 1.632 kendaraan saja yang masih layak pakai.

Walaupun lebih dari 1000 unit kendaraan masih layak pakai, hanya saja kondisi kesehatan kendaraan tersebut hanya 75% saja. 

Hal ini disebabkan kendaraan-kendaraan tersebut hanya melakukan servis ringan saja dan meninggalkan servis besar berkala. Kali terakhir servis besar dilakukan di tahun 2021.

Informasi terbaru di tahun 2023, anggaran khusus untuk perawatan kendaraan dinas hanya Rp4,5 juta per unit kendaraan. Besaran biaya tersebut hanya cukup melakukan servis tune up dan ganti oli saja namun kurang cukup untuk melakukan servis mobil menyeluruh.

Baca juga: 5 Tips Pengelolaan Mobil Kantor Agar Berfungsi Maksimal

Kasus Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas di Ponorogo, Jawa Timur

Berbeda dari dua daerah sebelumnya di mana anggaran khusus perawatan kendaraan dinas kian menipis. Justru di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, biaya perawatan mobil dinas cukup fantastis sehingga Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan DPRD setempat melakukan kajian keuangan cukup ketat.

Di dalam laporan keuangan, pengeluaran hingga miliaran rupiah digunakan untuk belanja perawatan kendaraan dinas. Bahkan, anggaran APBD tahun 2023 jadi defisit hingga Rp34,5 miliar. Pengeluaran tersebut berbanding terbalik dengan pendapatan daerah yang cukup rendah.

Melihat kepincangan tersebut, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD mulai mempertimbangkan untuk melelang kendaraan dinas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 dan 4 untuk menghemat biaya perawatan kendaraan seperti biaya servis kendaraan dan bayar pajak kendaraan.

Walaupun pembahasan ini masih terus berlanjut, akan tetapi besar kemungkinan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo, termasuk Bupati, Wakil Bupati dan DPRD akan kehilangan fasilitas kendaraan dinas.

Untuk keperluan mobilitas kepemerintahan, lebih baik para OPD menyewa kendaraan dari perusahaan atau jasa sewa kendaraan.

Solusi Persoalan Biaya Servis Mobil

Berdasarkan 3 kasus di atas, bisa disimpulkan bahwa anggaran khusus perawatan kendaraan cukup krusial untuk memperpanjang usia pemakaian kendaraan.

Untuk menciptakan transparansi biaya servis mobil, solusinya adalah dengan menggunakan layanan Otoklix for Business dari Otoklix.

Biaya dan harga yang ditawarkan Bengkel Otoklix cukup kompetitif. Belum lagi layanan dan SLA perawatan kendaraan paling efisien sehingga perusahaan dapat mempercayakan kendaraan dinasnya kepada Bengkel Otoklix.

Dengan begitu, mobil dinas tetap mendapatkan hak perawatannya, Anda juga dapat menghemat biaya operasional perawatan kendaraan dinas.

Pertanyaan Seputar Perawatan Mobil Dinas :